Jakarta, 23 Oktober 2025 – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bergulir. Selama periode ini, panggung politik nasional diwarnai banyak penyesuaian. Namun di balik stabilitas yang tampak di permukaan, tersimpan proses rumit menjaga keseimbangan di antara para tokoh besar yang masih memengaruhi arah kekuasaan negeri ini.
Riset terbaru Triaspols bertajuk “Satu Tahun Relasi Politik Prabowo” memotret bagaimana Presiden Prabowo menavigasi relasinya dengan tiga figur sentral dalam lanskap politik Indonesia: Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Riset ini menggunakan pendekatan media-based political mapping, yakni pemetaan dinamika politik melalui analisis wacana dan intensitas pemberitaan media daring. Tim Triaspols menelusuri lebih dari 50.000 berita dari Kompas.com, Detik.com, dan Tempo.co (20 Oktober 2024-30 September 2025), lalu mengklasifikasikan arah relasi berdasarkan tema, tone, dan tren (menguat, stabil, melemah).
Temuannya menunjukkan: politik di era Prabowo bukan konfrontasi, melainkan kesinambungan dan konsolidasi kekuasaan.
Prabowo–Jokowi: Dari Bulan Madu ke Redefinisi Kekuasaan
Tiga bulan pertama pemerintahan menjadi masa bulan madu politik antara Prabowo dan Jokowi. Transisi berlangsung mulus, penuh simbol penghormatan. Jokowi hadir di berbagai momentum penting, sementara Prabowo menegaskan dirinya sebagai penerus visi pembangunan pendahulunya, dari IKN hingga hilirisasi industri.
Kehangatan ini berlanjut ke Pilkada Serentak 2024, di mana keduanya tampak satu suara mendukung sejumlah kandidat yang sama. Keselarasan ini menunjukkan hubungan mereka tak hanya sejalan secara simbolik, tetapi juga taktis di lapangan politik.
Memasuki 2025, hubungan keduanya tetap hangat meski sempat diguncang isu “matahari kembar” pada April-Mei. Akan tetapi kekhawatiran soal dua pusat kekuasaan cepat mereda, karena keduanya memilih menampilkan solidaritas simbolik di ruang publik.
Babak baru muncul pada Agustus-September, saat Prabowo memberi amnesti kepada tokoh-tokoh yang dulu berhadapan dengan Jokowi. Langkah ini secara politik membebaskan “musuh-musuh” presiden sebelumnya, isyarat bahwa Prabowo mulai mendefinisikan kekuasaannya sendiri. Di sisi lain, Jokowi secara terbuka menginstruksikan relawannya mendukung Prabowo–Gibran dua periode, menandai pergeseran hubungan dari kedekatan personal ke keseimbangan kepentingan politik.
Prabowo–Megawati: Dari Tegangan ke Titik Harmoni
Berbeda dengan Jokowi, hubungan Prabowo dan Megawati berjalan penuh pasang surut. Akhir 2024, hubungan keduanya kaku, diperparah oleh kasus hukum Hasto Kristiyanto dan perbedaan sikap PDIP di Pilkada. Namun sinyal mencair datang pada Januari 2025 ketika Prabowo mengirim anggrek putih untuk ulang tahun Megawati, gestur simbolik yang membuka kembali komunikasi keduanya.
Memasuki Februari 2025 menjadi bulan penuh gejolak. Penahanan Hasto oleh KPK memicu ketegangan baru, disusul surat instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret yang digagas oleh Prabowo. Langkah tersebut menjadi isyarat bahwa relasi antara keduanya belum sepenuhnya mencair.
Situasi berangsur mereda setelah pertemuan langsung Prabowo dan Mega pada April 2025, kemudian mencapai puncaknya pada Juli 2025 saat Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Langkah politik yang menandai berakhirnya ketegangan antara pemerintah dan PDIP. Sejak itu, PDIP memosisikan diri sebagai “penyeimbang kritis”, sementara Prabowo tetap menjaga bahasa politik yang penuh hormat terhadap Megawati.
Prabowo–SBY: Stabil dan Dewasa
Hubungan antara Prabowo dengan SBY sejak awal relatif tenang. SBY hadir di pelantikan Prabowo, menjamu sang presiden di Cikeas, dan menjadi dewan penasihat lembaga investasi Danantara. Sesekali SBY mengkritik kebijakan PPN 12% atau keterlibatan TNI aktif di pemerintahan, namun semuanya disampaikan dalam bingkai profesional.
Triaspols menyebut hubungan ini sebagai “check and balance yang elegan”. Kedekatan yang tidak menafikan perbedaan, serta perbedaan yang tidak berujung pada pertentangan.
Dari Rekonsiliasi ke Konsolidasi
Setahun setelah pelantikan, politik nasional tampak lebih terkonsolidasi. Prabowo berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan yang selama satu dekade terakhir membentuk lanskap politik Indonesia: Jokowi dengan jaringan kekuasaan yang masih kuat di pemerintahan dan publik, Megawati dengan pengaruh historis dan simbol ideologis yang tak bisa diabaikan, dan SBY dengan kapasitas rasional yang menjaga keseimbangan dalam wacana publik
Arah politik kini bergerak dari rekonsiliasi menuju konsolidasi kekuasaan yang stabil. Prabowo tampak berupaya menjaga keseimbangan di antara tiga tokoh besar ini, merawat kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan jarak, menghormati Megawati tanpa tunduk, dan menjaga komunikasi dengan SBY dalam bingkai saling hormat.
Agung Baskoro
Direktur Eksekutif Triaspols Indonesia
