Lapangan kerja, ekonomi, dan keterbukaan terhadap kritik menjadi sorotan paling tajam
Jakarta, 20 Oktober 2026 – TRIASPOLS Indonesia merilis hasil Survei Opinion Maker & Pakar bertajuk “Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”. Survei terhadap 100 responden pada 29 September–14 Oktober 2026 ini menemukan 66,0% responden menilai kinerja pemerintahan kurang atau sangat kurang baik. Hanya 17,0% yang menilai baik atau sangat baik, sementara 17,0% lainnya menilai cukup.
Saat diminta membandingkan dengan kondisi sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024, 47,0% responden menilai kondisi Indonesia saat ini lebih buruk atau jauh lebih buruk. Sebanyak 34,0% menilai tidak banyak berubah, dan hanya 19,0% melihat perbaikan.
Lapangan Kerja dan Ekonomi Jadi Titik Terlemah
Dari sebelas bidang yang dinilai, lapangan kerja mendapat evaluasi paling kritis dengan 76,0% penilaian negatif, disusul ekonomi dan daya beli (73,0%). Penilaian positif di kedua bidang hanya 8,0%. Hukum serta demokrasi dan HAM sama-sama dinilai negatif oleh 62,0% responden; di bidang hukum, 41,0% bahkan memilih kategori sangat kurang. Ketahanan pangan menjadi satu satunya bidang dengan penilaian relatif berimbang.
Keterbukaan terhadap Kritik Dinilai Paling Rendah
Pada aspek tata kelola, keterbukaan pemerintah terhadap kritik memperoleh penilaian paling negatif: 69,0% menilai kurang atau sangat kurang, termasuk 44,0% sangat kurang, dan tidak ada responden yang menilainya sangat baik. Penilaian negatif mayoritas juga muncul pada partisipasi masyarakat (59,0%), transparansi (58,0%), dan akuntabilitas (57,0%). Pelayanan publik relatif lebih baik, dengan 45,0% penilaian negatif dan 20,0% positif.
Program yang Dirasakan dan Realisasi Janji
Cek Kesehatan Gratis disebut sebagai program yang paling dirasakan dampaknya (18,69% jawaban), disusul Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (masing-masing 16,36%) serta ketahanan pangan (10,75%). Namun terkait realisasi janji, 44,0% responden menilai masih sedikit atau belum dijalankan, 40,0% menilai baru sebagian, dan hanya 16,0% menilai sudah cukup atau sangat banyak. Ekonomi dan daya beli (21,49%) serta lapangan kerja (16,12%) menjadi prioritas perbaikan yang paling banyak disebut.
Isu Politik dan Aturan Pemilu 2029
- Syarat pendidikan Gibran: 58,0% menilai isu ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 36,0% menilai tidak berpengaruh.
- Presidential threshold: 56,0% ingin ambang batas pencalonan presiden pada Pilpres 2029 dihapus menjadi 0%.
- Parliamentary threshold: 41,0% menginginkan ambang batas di bawah 4%, 27,0% di atas 4%, dan 20,0% tetap 4%.
Masukan untuk Presiden
Saat diminta memberi satu saran terpenting untuk tiga tahun ke depan, responden paling banyak menyebut komunikasi publik, penyerapan aspirasi, dan kebijakan berbasis bukti (29,0%). Berikutnya adalah perbaikan tata Kelola pemerintahan, hukum, dan demokrasi (24,0%), serta evaluasi program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa (17,0%).
Metodologi: Survei menggunakan teknik non-probability sampling (purposive dan quota sampling) terhadap 100 opinion maker dan pakar dari sembilan kategori: jurnalis (22%), profesional/swasta (13%), tokoh masyarakat/agama (12%), pengusaha (11%), aktivis/tokoh pemuda (10%), akademisi (10%), politisi (8%), analis politik/ekonomi (8%), dan tokoh LSM/NGO (6%). Hasil survei merupakan pemetaan opini responden terpilih, bukan estimasi statistik yang mewakili seluruh populasi opinion maker dan pakar di Indonesia.
Kontak Media:
- Agung Baskoro (081317173322)
- Hendra Yasin (085240604578
